UU PDP dan Website Perusahaan: Kewajiban Dasar yang Perlu Dipenuhi

Oleh · 19 November 2026 · 5 menit baca

Ilustrasi formulir website dengan data pribadi yang dilindungi perisai, di samping dokumen undang-undang

Formulir penawaran di website Anda meminta nama, email, dan nomor WhatsApp. Halaman karier menerima CV lengkap dengan alamat rumah dan tanggal lahir. Semua itu data pribadi, dan sejak 2022 Indonesia punya undang-undang khusus yang mengaturnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang biasa disebut UU PDP.

Artikel ini membahas kewajiban dasar dalam UU PDP yang paling sering bersinggungan dengan website perusahaan. Ini bukan nasihat hukum. Untuk menilai kondisi perusahaan Anda secara khusus, bicarakan dengan penasihat hukum.

Siapa yang terkena dan sejak kapan

Menurut Pasal 2, UU PDP berlaku untuk setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang memproses data pribadi di Indonesia, termasuk perusahaan. Yang dikecualikan hanya pemrosesan oleh perorangan untuk kegiatan pribadi atau rumah tangga. Perusahaan yang menentukan untuk apa data di websitenya dipakai disebut Pengendali Data Pribadi.

UU ini diundangkan pada 17 Oktober 2022. Pasal 74 memberi waktu penyesuaian paling lama dua tahun sejak tanggal itu, jadi masa penyesuaian tersebut sudah lewat sejak Oktober 2024.

Langkah pertama: catat data apa yang dikumpulkan website Anda

Banyak perusahaan tidak tahu persis data apa saja yang masuk lewat websitenya. Buat daftar sederhana:

  • Formulir kontak dan penawaran: nama, email, nomor telepon, nama perusahaan, isi pesan.
  • Halaman karier: CV, foto, riwayat pendidikan dan pekerjaan.
  • Langganan newsletter atau unduhan katalog yang meminta email.
  • Analitik dan cookie yang mencatat perilaku pengunjung.
  • Widget chat atau layanan pihak ketiga yang ikut menerima data.
  • Area mitra yang menyimpan akun distributor atau pelanggan.

Untuk setiap baris, tulis tujuan pemakaiannya, siapa yang bisa mengakses, di mana disimpan, dan berapa lama. Daftar ini jadi dasar untuk semua langkah berikutnya.

Dasar pemrosesan dan persetujuan

Pasal 20 mewajibkan Pengendali Data Pribadi punya dasar pemrosesan. Dasar itu bisa berupa persetujuan eksplisit yang sah, pemenuhan perjanjian atau permintaan subjek data sebelum perjanjian, kewajiban hukum, kepentingan vital, tugas untuk kepentingan umum atau pelayanan publik, atau kepentingan sah lainnya. Dasar mana yang tepat untuk setiap data di website Anda adalah pertanyaan yang sebaiknya dijawab bersama penasihat hukum.

Kalau dasarnya persetujuan, beberapa ketentuan berlaku:

  • Pasal 21 mewajibkan Anda menyampaikan informasi tentang legalitas dan tujuan pemrosesan, jenis data, jangka waktu retensi dan pemrosesan, serta hak subjek data.
  • Pasal 22 menyebut persetujuan diberikan secara tertulis atau terekam, boleh secara elektronik. Kalau permintaan persetujuan juga memuat tujuan lain, permintaan itu harus bisa dibedakan dengan jelas, mudah diakses, dan memakai bahasa yang sederhana.
  • Pasal 24 mewajibkan Anda bisa menunjukkan bukti persetujuan yang sudah diberikan.

Di website, ini biasanya berarti kotak persetujuan yang tidak dicentang otomatis, tautan ke kebijakan privasi di dekat tombol kirim, dan catatan kapan persetujuan diberikan.

Hak pengunjung, dan cara mereka menggunakannya

UU PDP memberi subjek data sejumlah hak, antara lain mendapat informasi tentang tujuan pemakaian data (Pasal 5), memperbaiki data (Pasal 6), mendapat akses dan salinan (Pasal 7), meminta penghapusan (Pasal 8), dan menarik kembali persetujuan (Pasal 9). Pasal 14 menyebut permintaan ini diajukan lewat permohonan tercatat, secara elektronik atau nonelektronik.

Secara praktis, sediakan satu jalur yang jelas, misalnya alamat email khusus atau formulir, dan tunjuk orang yang menanganinya. Catat setiap permintaan dan tindak lanjutnya. Ingat juga Pasal 40: kalau persetujuan ditarik, pemrosesan berdasarkan persetujuan itu harus dihentikan.

Keamanan, dan vendor yang ikut memproses data

Pasal 35 sampai 39 mewajibkan Pengendali Data Pribadi melindungi keamanan data, menjaga kerahasiaannya, dan mencegah akses yang tidak sah. Untuk website, langkah dasarnya antara lain HTTPS di semua halaman, pembaruan rutin, verifikasi dua langkah untuk admin, dan hak akses sesuai peran.

Vendor website, penyedia hosting, dan layanan formulir biasanya memproses data atas nama Anda, dan dalam UU PDP disebut Prosesor Data Pribadi. Pasal 51 menyebut pemrosesan oleh prosesor atas perintah Anda tetap termasuk tanggung jawab Anda sebagai pengendali. Karena itu, tuangkan dalam kontrak data apa yang diproses, untuk apa, dan bagaimana keamanannya dijaga.

Kalau terjadi kebocoran

Pasal 46 mengatur bahwa kalau terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib memberi pemberitahuan tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data dan kepada lembaga pengawas. Pemberitahuan itu paling sedikit memuat data yang terungkap, kapan dan bagaimana data terungkap, serta upaya penanganan dan pemulihannya.

Waktu tiga hari itu singkat. Siapkan dari sekarang siapa yang memutuskan, siapa yang menulis pemberitahuan, dan siapa yang dihubungi. Baca juga: langkah pertama dalam 24 jam setelah website diretas.

Petugas pelindungan data dan aturan pelaksana

Pasal 53 mewajibkan penunjukan pejabat atau petugas pelindungan data dalam keadaan tertentu, misalnya kegiatan inti yang memerlukan pemantauan data secara teratur dan sistematis dalam skala besar. Lewat Putusan Nomor 151/PUU-XXII/2024 yang dibacakan 30 Juli 2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan kata "dan" di Pasal 53 ayat (1) huruf b harus dimaknai "dan/atau". Artinya, keadaan-keadaan itu tidak harus terpenuhi sekaligus. Apakah perusahaan Anda termasuk, tanyakan ke penasihat hukum.

Beberapa hal dalam UU PDP, seperti tata cara sanksi, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 57 menyebut sanksi administratif bisa berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan, penghapusan data, sampai denda paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan. Peraturan Pemerintah pelaksana UU PDP dilaporkan sudah ditetapkan pada Juli 2026 dan baru berlaku setelah masa peralihan. Saat artikel ini ditulis, kami belum bisa membuka teks resminya di JDIH, jadi pantau teks resminya dan minta penasihat hukum menilai dampaknya bagi perusahaan Anda.

UU PDP tidak dimulai dari dokumen hukum yang tebal, tapi dari pertanyaan sederhana: data apa yang kita kumpulkan, untuk apa, dan siapa yang menjaganya?

Kami bisa membantu dari sisi teknis: merapikan formulir, persetujuan, hak akses, dan keamanan website Anda. Untuk penilaian hukumnya, tetap libatkan penasihat hukum Anda. Hubungi kami untuk membahas website Anda.