Kebijakan Privasi dan Cookie di Website: Apa yang Wajib Ada

Oleh · 21 November 2026 · 4 menit baca

Ilustrasi halaman kebijakan privasi dan banner cookie dengan pilihan terima dan tolak

Banyak website perusahaan punya halaman kebijakan privasi yang disalin dari template, kadang dari perusahaan lain atau dari aturan negara lain. Isinya tidak cocok dengan apa yang sebenarnya dilakukan website. Ada juga yang memasang banner cookie, tapi alat analitik tetap berjalan walaupun pengunjung menekan "Tolak".

Artikel ini membahas apa yang sebaiknya ada di kebijakan privasi dan pengaturan cookie website perusahaan di Indonesia, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Ini bukan nasihat hukum. Untuk menyusun atau meninjau kebijakan Anda, libatkan penasihat hukum.

Mengapa kebijakan privasi diperlukan

UU PDP menetapkan prinsip bahwa pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas, spesifik, sah, dan transparan, serta pemrosesannya dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitasnya (Pasal 16 ayat 2). Kalau dasar pemrosesannya persetujuan, Pasal 21 mewajibkan Pengendali Data Pribadi menyampaikan sejumlah informasi kepada pemilik data. Kebijakan privasi adalah tempat paling wajar untuk menyampaikan informasi itu di website.

Layanan yang Anda pakai juga bisa punya syarat sendiri. Syarat layanan Google Analytics, misalnya, mewajibkan pemakainya memasang kebijakan privasi yang memberi tahu penggunaan cookie, serta menjelaskan bahwa website memakai Google Analytics dan bagaimana alat itu mengumpulkan dan memproses data.

Isi yang perlu ada

Pasal 21 ayat 1 UU PDP menyebut informasi yang wajib disampaikan saat pemrosesan berdasarkan persetujuan. Daftar ini bisa jadi kerangka kebijakan privasi Anda:

  • Legalitas pemrosesan: dasar hukum Anda memproses data.
  • Tujuan pemrosesan: misalnya menjawab permintaan penawaran, memproses lamaran kerja, atau mengukur kunjungan.
  • Jenis dan relevansi data: data apa yang dikumpulkan dari formulir, cookie, dan layanan lain.
  • Jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi, dan jangka waktu pemrosesan.
  • Rincian informasi yang dikumpulkan.
  • Hak pemilik data, dan cara menggunakannya.

Tambahkan juga hal-hal yang membuat kebijakan bisa dipakai: nama perusahaan dan kontak yang benar-benar dibaca, pihak lain yang ikut memproses data (hosting, layanan formulir, analitik), cara Anda menjaga keamanan data, dan tanggal pembaruan terakhir. Pasal 21 ayat 2 mewajibkan Anda memberi tahu pemilik data sebelum informasi tersebut berubah, jadi rencanakan juga cara memberitahukannya.

Cookie dan data pribadi

Cookie adalah file kecil yang disimpan browser atas permintaan website. Sebagian diperlukan agar website berjalan, misalnya untuk menjaga sesi login. Sebagian lagi untuk analitik atau iklan. Contohnya, menurut dokumentasi Google, Google Analytics 4 memasang cookie _ga untuk membedakan pengguna, dengan masa berlaku bawaan dua tahun.

UU PDP tidak menyebut kata "cookie". Tapi UU ini mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lain, langsung maupun tidak langsung. Apakah data dari cookie tertentu di website Anda termasuk data pribadi adalah pertanyaan untuk penasihat hukum. Banyak perusahaan memilih berhati-hati dan meminta persetujuan untuk cookie yang tidak mutlak diperlukan.

Banner cookie yang jujur

Banner cookie hanya berguna kalau perilaku website sesuai dengan pilihan pengunjung. Beberapa prinsip praktis:

  • Catat dulu semua cookie dan skrip yang dimuat website, termasuk dari plugin, widget chat, video tersemat, dan piksel iklan.
  • Kelompokkan: yang mutlak diperlukan, analitik, dan iklan.
  • Jangan muat alat yang tidak mutlak diperlukan sebelum pengunjung setuju. Google menyediakan consent mode untuk mengatur perilaku tag Google sesuai persetujuan. Menurut dokumentasinya, secara bawaan belum ada nilai persetujuan yang diatur, jadi pemilik website harus mengaturnya sendiri.
  • Jangan melacak apa pun sebelum pengunjung mengizinkan, jangan centang pilihan apa pun secara otomatis, dan jelaskan di kebijakan privasi cara menarik izin (misalnya dengan menghapus cookie situs).
  • Sediakan cara mengubah pilihan kapan saja, misalnya tautan "Pengaturan cookie" di bagian bawah halaman.

Contoh kecil dari website kami sendiri: sejak 13 Oktober 2026, digimasi.com menanyakan persetujuan pengunjung sebelum memuat Google Analytics.

Kesalahan yang sering terjadi

  • Menyalin kebijakan dari website lain, lengkap dengan nama perusahaan, layanan, atau undang-undang negara lain yang tidak relevan.
  • Kebijakan dan kenyataan berbeda: kebijakan menyebut tidak ada pelacak iklan, padahal ada piksel iklan yang terpasang.
  • Banner hanya hiasan: skrip analitik tetap berjalan sebelum atau sesudah pengunjung menolak.
  • Hanya dalam bahasa Inggris, padahal pengunjung utamanya berbahasa Indonesia. Pasal 22 meminta permintaan persetujuan memakai bahasa yang sederhana dan jelas.
  • Kontak yang tidak dibaca: permintaan akses atau penghapusan data masuk ke email yang tidak pernah dibuka.

Menjaga kebijakan tetap sesuai

Kebijakan privasi bukan dokumen sekali jadi. Tunjuk satu orang yang bertanggung jawab, dan tinjau ulang setiap kali website berubah: formulir baru, alat analitik baru, vendor baru, atau server pindah. Kalau website Anda multibahasa, pastikan setiap versi bahasa memuat isi yang sama dan diperbarui bersamaan. Simpan juga catatan persetujuan, karena Pasal 24 mewajibkan Pengendali Data Pribadi bisa menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan.

Untuk gambaran kewajiban yang lebih luas, baca UU PDP dan website perusahaan: kewajiban dasar yang perlu dipenuhi. Kalau website Anda punya fitur transaksi atau akun pengguna, baca juga apakah website Anda wajib mendaftar sebagai PSE.

Kebijakan privasi yang baik bukan yang paling panjang, tapi yang paling jujur menggambarkan apa yang dilakukan website Anda.

Kami bisa membantu dari sisi teknis: mendata cookie dan skrip di website Anda, dan memastikan alat yang tidak mutlak diperlukan baru dimuat setelah pengunjung setuju. Isi kebijakannya tetap perlu ditinjau penasihat hukum Anda. Hubungi kami.