Judul dan Meta Description yang Membuat Orang Mengeklik
Cara menulis judul halaman dan meta description yang jelas, kenapa Google kadang menggantinya, dan cara mengecek hasilnya lewat CTR di Search Console.
Baca artikel →
Banyak website perusahaan punya halaman kebijakan privasi yang disalin dari template, kadang dari perusahaan lain atau dari aturan negara lain. Isinya tidak cocok dengan apa yang sebenarnya dilakukan website. Ada juga yang memasang banner cookie, tapi alat analitik tetap berjalan walaupun pengunjung menekan "Tolak".
Artikel ini membahas apa yang sebaiknya ada di kebijakan privasi dan pengaturan cookie website perusahaan di Indonesia, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Ini bukan nasihat hukum. Untuk menyusun atau meninjau kebijakan Anda, libatkan penasihat hukum.
UU PDP menetapkan prinsip bahwa pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas, spesifik, sah, dan transparan, serta pemrosesannya dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitasnya (Pasal 16 ayat 2). Kalau dasar pemrosesannya persetujuan, Pasal 21 mewajibkan Pengendali Data Pribadi menyampaikan sejumlah informasi kepada pemilik data. Kebijakan privasi adalah tempat paling wajar untuk menyampaikan informasi itu di website.
Layanan yang Anda pakai juga bisa punya syarat sendiri. Syarat layanan Google Analytics, misalnya, mewajibkan pemakainya memasang kebijakan privasi yang memberi tahu penggunaan cookie, serta menjelaskan bahwa website memakai Google Analytics dan bagaimana alat itu mengumpulkan dan memproses data.
Pasal 21 ayat 1 UU PDP menyebut informasi yang wajib disampaikan saat pemrosesan berdasarkan persetujuan. Daftar ini bisa jadi kerangka kebijakan privasi Anda:
Tambahkan juga hal-hal yang membuat kebijakan bisa dipakai: nama perusahaan dan kontak yang benar-benar dibaca, pihak lain yang ikut memproses data (hosting, layanan formulir, analitik), cara Anda menjaga keamanan data, dan tanggal pembaruan terakhir. Pasal 21 ayat 2 mewajibkan Anda memberi tahu pemilik data sebelum informasi tersebut berubah, jadi rencanakan juga cara memberitahukannya.
Cookie adalah file kecil yang disimpan browser atas permintaan website. Sebagian diperlukan agar website berjalan, misalnya untuk menjaga sesi login. Sebagian lagi untuk analitik atau iklan. Contohnya, menurut dokumentasi Google, Google Analytics 4 memasang cookie _ga untuk membedakan pengguna, dengan masa berlaku bawaan dua tahun.
UU PDP tidak menyebut kata "cookie". Tapi UU ini mendefinisikan data pribadi sebagai data tentang orang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lain, langsung maupun tidak langsung. Apakah data dari cookie tertentu di website Anda termasuk data pribadi adalah pertanyaan untuk penasihat hukum. Banyak perusahaan memilih berhati-hati dan meminta persetujuan untuk cookie yang tidak mutlak diperlukan.
Banner cookie hanya berguna kalau perilaku website sesuai dengan pilihan pengunjung. Beberapa prinsip praktis:
Contoh kecil dari website kami sendiri: sejak 13 Oktober 2026, digimasi.com menanyakan persetujuan pengunjung sebelum memuat Google Analytics.
Kebijakan privasi bukan dokumen sekali jadi. Tunjuk satu orang yang bertanggung jawab, dan tinjau ulang setiap kali website berubah: formulir baru, alat analitik baru, vendor baru, atau server pindah. Kalau website Anda multibahasa, pastikan setiap versi bahasa memuat isi yang sama dan diperbarui bersamaan. Simpan juga catatan persetujuan, karena Pasal 24 mewajibkan Pengendali Data Pribadi bisa menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan.
Untuk gambaran kewajiban yang lebih luas, baca UU PDP dan website perusahaan: kewajiban dasar yang perlu dipenuhi. Kalau website Anda punya fitur transaksi atau akun pengguna, baca juga apakah website Anda wajib mendaftar sebagai PSE.
Kebijakan privasi yang baik bukan yang paling panjang, tapi yang paling jujur menggambarkan apa yang dilakukan website Anda.
Kami bisa membantu dari sisi teknis: mendata cookie dan skrip di website Anda, dan memastikan alat yang tidak mutlak diperlukan baru dimuat setelah pengunjung setuju. Isi kebijakannya tetap perlu ditinjau penasihat hukum Anda. Hubungi kami.