Pendaftaran PSE: Apakah Website Perusahaan Anda Wajib Mendaftar?

Oleh · 20 November 2026 · 4 menit baca

Ilustrasi website perusahaan dengan daftar periksa dan stempel tanda daftar

Istilah PSE sering muncul saat perusahaan mulai menjual lewat website, membuka portal untuk mitra, atau membuat aplikasi untuk pelanggan. Lalu muncul pertanyaan: apakah website perusahaan kami juga wajib didaftarkan sebagai PSE? Kalau wajib tapi tidak didaftarkan, apa risikonya?

Artikel ini menjelaskan aturan pendaftaran PSE lingkup privat berdasarkan teks resminya, dan pertanyaan yang bisa Anda pakai untuk menilai website sendiri. Ini bukan nasihat hukum. Apakah website Anda termasuk yang wajib mendaftar, pastikan dengan penasihat hukum atau langsung dengan kementerian.

Aturan yang berlaku

Dasar utamanya ada di dua aturan:

  • Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019). Menurut JDIH BPK, aturan ini masih berlaku dan belum tercatat diubah.
  • Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021. JDIH Komdigi mencatat statusnya berlaku, dengan perubahan 2021 itu sebagai satu-satunya perubahan. Perubahan tersebut hanya mengganti Pasal 47 tentang batas waktu pendaftaran.

Status ini kami periksa pada Oktober 2026. Aturan bisa berubah, jadi cek lagi statusnya di JDIH sebelum mengambil keputusan.

Apa itu PSE lingkup privat

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, atau mengoperasikan sistem elektronik untuk pengguna. PP 71/2019 membaginya menjadi dua: lingkup publik untuk instansi pemerintah, dan lingkup privat untuk orang, badan usaha, dan masyarakat. Perusahaan swasta masuk ke lingkup privat.

Siapa yang wajib mendaftar

Pasal 2 Permenkominfo 5/2020 mewajibkan setiap PSE lingkup privat mendaftar. Yang dimaksud adalah PSE yang diatur atau diawasi oleh kementerian atau lembaga tertentu, dan/atau PSE yang punya portal, situs, atau aplikasi di internet untuk:

  1. menyediakan atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang atau jasa;
  2. layanan transaksi keuangan;
  3. pengiriman materi atau konten digital berbayar;
  4. layanan komunikasi, seperti pesan, panggilan, email, atau media sosial;
  5. mesin pencari atau penyediaan konten seperti tulisan, gambar, video, dan permainan;
  6. pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait transaksi elektronik.

Pendaftaran dilakukan sebelum sistem mulai dipakai pengguna. Kewajiban ini juga berlaku untuk PSE asing yang melayani pengguna di Indonesia.

Bagaimana dengan website company profile?

Di sinilah banyak perusahaan ragu. Aturan di atas tidak menyebut "website company profile" secara khusus, dan kami tidak akan menyimpulkan untuk Anda. Pertanyaan berikut membantu memetakan posisi website Anda sebelum bertanya ke penasihat hukum:

  • Apakah pengunjung bisa memesan, membeli, atau membayar lewat website atau aplikasi Anda?
  • Apakah ada akun pelanggan atau mitra, misalnya portal distributor dengan riwayat pesanan?
  • Apakah website memproses data pribadi untuk melayani pelanggan dalam transaksi, bukan sekadar menerima pesan lewat formulir kontak?
  • Apakah usaha Anda berada di sektor yang diatur atau diawasi kementerian atau lembaga tertentu, misalnya keuangan?
  • Apakah Anda menyediakan konten atau layanan komunikasi untuk pengguna?

Makin banyak jawaban "ya", makin penting untuk memeriksa kewajiban pendaftaran dengan serius. Website yang berkembang juga perlu dinilai ulang. Website profil hari ini bisa saja punya fitur pemesanan tahun depan.

Cara mendaftar

Menurut Pasal 3, pendaftaran diajukan kepada Menteri melalui sistem OSS (Online Single Submission), kecuali ditentukan lain. Formulirnya memuat, antara lain:

  • nama dan sektor sistem elektronik, alamat website (URL), serta nama domain dan/atau alamat IP server;
  • deskripsi model bisnis, fungsi sistem, dan proses bisnisnya;
  • keterangan data pribadi yang diproses;
  • lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan sistem dan data;
  • pernyataan tentang kewajiban keamanan informasi, pelindungan data pribadi, dan uji kelaikan sistem.

Daftar ini juga berguna walaupun Anda belum yakin wajib mendaftar. Kalau tim Anda tidak bisa menjawab di mana data disimpan atau data pribadi apa yang diproses, itu tanda untuk merapikan dokumentasi website. Tanyakan juga ke vendor website dan penyedia hosting Anda.

Setelah terdaftar, dan sanksinya

Pasal 5 mewajibkan setiap perubahan informasi pendaftaran dilaporkan kepada Menteri, misalnya saat server pindah lokasi atau ada fitur baru yang memproses data pribadi. Pasal 6 menyebut tanda daftar diterbitkan oleh Menteri, dan daftar PSE lingkup privat dimuat di website yang dikelola kementerian. Saat ini pendaftarannya dikelola di situs pendaftaran PSE lingkup privat Komdigi.

Pasal 7 mengatur sanksinya. PSE yang wajib mendaftar tapi tidak mendaftar dapat dikenai pemutusan akses (access blocking). PSE yang sudah terdaftar tapi tidak melaporkan perubahan atau memberi informasi yang tidak benar dapat dikenai teguran tertulis, penghentian sementara, sampai pemutusan akses dan pencabutan tanda daftar.

Langkah praktis

  1. Tulis fitur website dan aplikasi Anda saat ini: apa yang bisa dilakukan pengunjung, dan data apa yang diproses.
  2. Cocokkan dengan kriteria Pasal 2 di atas, lalu bawa hasilnya ke penasihat hukum.
  3. Kalau wajib, siapkan informasi pendaftaran bersama vendor dan penyedia hosting, lalu daftarkan lewat OSS.
  4. Tetapkan siapa yang memantau perubahan fitur, supaya informasi pendaftaran tetap benar.

Pendaftaran PSE berkaitan erat dengan pelindungan data. Baca juga: UU PDP dan website perusahaan: kewajiban dasar yang perlu dipenuhi.

Pertanyaannya bukan "apakah website kami besar", tapi "apa yang dilakukan website kami untuk penggunanya".

Kami bisa membantu menyusun gambaran teknis website Anda: fitur, data yang diproses, dan lokasi server, supaya diskusi dengan penasihat hukum lebih cepat. Hubungi kami.